Kata
Pengantar
Segala
puji dan syukur saya panjatkan kepada tuhan yang maha esa, karena atas berkat
dan limpahan rahmatnyalah maka saya boleh menyelesaikan sebuah karya tulis
dengan tepat waktu.
Berikut ini penulis mempersembahkan sebuah makalah dengan judul "Tata Cara Mendirikan koperasi", yang menurut saya dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita untuk mempelajarinya.
Melalui kata pengantar ini penulis lebih dahulu meminta maaf dan memohon permakluman bila mana isi makalah ini ada kekurangan dan ada tulisan yang saya buat kurang tepat atau menyinggu perasaan pembaca.
Dengan ini saya mempersembahkan makalah ini dengan penuh rasa terima kasih dan semoga allah SWT memberkahi makalah ini sehingga dapat memberikan manfaat.
Berikut ini penulis mempersembahkan sebuah makalah dengan judul "Tata Cara Mendirikan koperasi", yang menurut saya dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita untuk mempelajarinya.
Melalui kata pengantar ini penulis lebih dahulu meminta maaf dan memohon permakluman bila mana isi makalah ini ada kekurangan dan ada tulisan yang saya buat kurang tepat atau menyinggu perasaan pembaca.
Dengan ini saya mempersembahkan makalah ini dengan penuh rasa terima kasih dan semoga allah SWT memberkahi makalah ini sehingga dapat memberikan manfaat.
Jakarta, 27 November 2012
Penulis
Daftar Isi
Kata
Pengantar……………………………………………………………........... i
Daftar Isi………………………………………………………………………………. ii
Bab 1
1.1. Tata
cara Mendirikan Koperasi……………………………………………………………… 1
1.2. Prinsip
Koperasi……………………………………………………………………………………. 1
1.3. AKTA
pendirian Koperasi Berdasarkan UU no.25 Tahun 1992………………. 2
1.4. Keanggotaan
Koperasi………………………………………………………………………….. 23
1.5. Syarat
Pembentukan Koperasi……………………………………………………………… 24
Bab 2
2.1. Status
Badan Hukum…………………………………………………………………………….. 25
2.2. Daftar
Hadir Anggota…………………………………………………………………………… 26
2.3. Panitia
Pembentukan Koperasi Menyiapkan………………………………………… 28
2.4. Notulen
Koperasi…………………………………………………………………………………. 34
2.5. Susunan
Acara……………………………………………………………………………………… 35
2.6. Tata
Tertib Rapat Anggota…………………………………………………………………… 36
2.7. Laporan
Pertanggung jawaban pengurus dan pengawas……………………… 38
2.8. Hasil
pembentukan Koperasi………………………………………………………………. 45
Tata Cara
Mendirikan Koperasi
Bab I :
Koperasi
adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan
pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Kegiatan usaha koperasi merupakan
penjabaran dari UUD 1945 pasal 33 ayat (1). Dengan adanya penjelasan UUD 1945
Pasal 33 ayat (1) koperasi berkedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional
dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional.
Sebagai salah satu pelaku ekonomi, koperasi
merupakan organisasi ekonomi yang berusaha menggerakkan potensi sumber daya
ekonomi demi memajukan kesejahteraan anggota. Karena sumber daya ekonomi
tersebut terbatas, dan dalam mengembangkan koperasi harus mengutamakan
kepentingan anggota, maka koperasi harus mampu bekerja seefisien mungkin dan
mengikuti prinsipprinsip koperasi dan kaidah-kaidah ekonomi.
·
Prinsip
Koperasi
Di dalam Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992
tentang Perkoperasian disebutkan pada pasal 5 bahwa dalam pelaksanaannya,
sebuah koperasi harus melaksanakan prinsip koperasi.
Berikut ini beberapa prinsip koperasi.
1) Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan
terbuka.
2) Pengelolaan koperasi dilakukan secara
demokratis.
3) Sisa hasil usaha (SHU) yang merupakan
keuntungan dari usaha yang dilakukan oleh koperasi dibagi berdasarkan besarnya jasa
masing-masing anggota.
4) Modal diberi balas jasa secara terbatas.
5) Koperasi bersifat mandiri
·
AKTA
Pendirian Koperasi Berdasarkan Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1992
TENTANG
P E R K O P E R A S I A N
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
|
Menimbang
|
:
|
a.
|
bahwa Koperasi, baik sebagai gerakan
ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan
masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun
sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi;
|
|
|
|
b.
|
bahwa Koperasi perlu lebih membangun
dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip Koperasi
sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional;
|
|
|
|
c.
|
bahwa pembangunan Koperasi merupakan
tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan seluruh rakyat;
|
|
|
|
d.
|
bahwa untuk mewujudkan hal-hal
tersebut dan menyelaraskan dengan perkembangan keadaan, perlu mengatur
kembali ketentuan tentang perkoperasian dalam suatu Undang-undang sebagai
pengganti Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok
Perkoperasian;
|
|
Mengingat
|
:
|
||
|
Dengan persetujuan
|
||
|
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
|
||
|
MEMUTUSKAN :
|
||
|
UNDANG-UNDANG TENTANG PERKOPERASIAN.
|
||
|
Nomor: Pada hari ini, clua ribu empat ( – 4 – 2004 ) ;—————————– Berhadapan dengan saya, Sarjana Hukum, Notaris di dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-narnanya akan disebut dalam akhir akta ini: ———– 1. Tuan DWI SUPRIYANTO, iahir di Jakarta, pada tanggal 3 (tiga) Maret 1973 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Tarr.an Kebon Jeruk Blok J4-Nomor 6, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 012,Kelurahan Srengseng, Kecarnatan Kembangan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk- Nomor. 09.5208.030373.0198, Warga Negara Indonesia; ————————————– - menurut: keterangannya dalam haI inl bertindak selaku Ketua dan oleh karena itu rnewakili Badan Pengurus dari dan selaku demikian untuk dan atas nama: ———————————————- KOPERASI MAJU UTAMA, suatu badan hukum yang didirikan menurut dna berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya seperti dimuat dalam akta tanggal 23 (dua puluh tiga)-Maret 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sernbilan) Nomor 25, dibuat dihadapan ARJUNA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat —————————————- 2. Tuan BADRU SALAM, lahir di Jakarta, pada tanggal 21 (dua puluh satu) April 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Mangga Besar IV, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 015, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Mangga Besar, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 09.5208.2104 68.0198, Warga Negara Indonesia; ————————————- - menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Ketua dan oleh karena itu rnewakili Badan Pengurus dari dan selaku demikian untuk dan atas narna: ———————————————- KOPERASI TEGAR SENTOSA, suatu badan hukum yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya seperti dimuat dalam akta tanggal 21 (dua puluh satu)-Mei 2000 (dua ribu) Nomor 10, dibuat dihadapan ARIMBI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat ————————————————————————- Para penghadap masing-masing bertindak untuk diri sendiri menerangkan: ——————– - Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Koperasi dengan—Anggaran Dasar sebagai berikut:
BAB I
KETENTUAN UMUM Pasal 1 |
||
|
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud
dengan :
|
||
|
1.
|
Koperasi adalah badan usaha yang
beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan
kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi
rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
|
|
|
2.
|
Perkoperasian adalah segala sesuatu
yang menyangkut kehidupan Koperasi.
|
|
|
3.
|
Koperasi Primer adalah Koperasi yang
didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
|
|
|
4.
|
Koperasi Sekunder adalah Koperasi
yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.
|
|
|
5.
|
Gerakan Koperasi adalah keseluruhan
organisasi Koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju
tercapainya cita-cita bersama Koperasi.
|
|
|
BAB II
LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN
Bagian Pertama Landasan dan Asas Pasal 2 |
||
|
Koperasi berlandaskan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.
|
||
|
Bagian Kedua
Tujuan Pasal 3 |
||
|
Koperasi bertujuan memajukan
kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut
membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat
yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945.
|
||
|
BAB III
FUNGSI, PERAN, DAN PRINSIP KOPERASI Bagian Pertama
Fungsi dan Peran
Pasal 4 |
|||
|
Fungsi dan peran Koperasi adalah :
|
|||
|
membangun dan mengembangkan potensi dan
kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk
meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
|
|||
|
berperan serta secara aktif dalam
upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
|
|||
|
memperkokoh perekonomian rakyat
sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi
sebagai sokogurunya;
|
|||
|
berusaha untuk mewujudkan dan
mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar
atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
|
|||
|
Bagian Kedua
Prinsip Koperasi Pasal 5 |
|||
|
1. Koperasi melaksanakan prinsip
Koperasi sebagai berikut :
|
|||
|
a. keanggotaan bersifat sukarela dan
terbuka;
|
|||
|
b. pengelolaan dilakukan secara
demokratis;
|
|||
|
c. pembagian sisa hasil usaha
dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
|
|||
|
d. pemberian balas jasa yang terbatas
terhadap modal;
|
|||
|
kemandirian.
|
|||
|
2. Dalam mengembangkan Koperasi, maka
Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut :
|
|||
|
a.
|
pendidikan perkoperasian;
|
||
|
b.
|
kerja sama antarkoperasi.
|
||
|
BAB IV
PEMBENTUKAN Bagian Pertama Syarat Pembentukan Pasal 6 |
|||||
|
(1)
|
Koperasi Primer dibentuk oleh
sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) orang.
|
||||
|
(2)
|
Koperasi Sekunder dibentuk oleh
sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi.
|
||||
|
Pasal 7
|
|||||
|
(1)
|
Pembentukan Koperasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran
Dasar.
|
||||
|
(2)
|
Koperasi mempunyai tempat kedudukan
dalam wilayah negara Republik Indonesia.
|
||||
|
Pasal
8
|
|||||
|
Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya :
|
|||||
|
a.
|
daftar nama pendiri;
|
||||
|
b.
|
nama dan tempat kedudukan;
|
||||
|
c.
|
maksud dan tujuan serta bidang usaha;
|
||||
|
d.
|
ketentuan mengenai keanggotaan;
|
||||
|
e.
|
ketentuan mengenai Rapat Anggota;
|
||||
|
f.
|
ketentuan mengenai pengelolaan;
|
||||
|
g.
|
ketentuan mengenai permodalan;
|
||||
|
h.
|
ketentuan mengenai jangka waktu
berdirinya;
|
||||
|
i.
|
ketentuan mengenai pembagian sisa
hasil usaha;
|
||||
|
j.
|
ketentuan mengenai sanksi.
|
||||
|
Bagian Kedua
Status Badan Hukum Pasal 9 |
|||||
|
Koperasi memperoleh status badan
hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah.
|
|||||
|
Pasal 10
|
|||||
|
(1)
|
Untuk mendapatkan pengesahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, para pendiri mengajukan permintaan
tertulis disertai akta pendirian Koperasi.
|
||||
|
(2)
|
Pengesahan akta pendirian diberikan
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan
pengesahan.
|
||||
|
(3)
|
Pengesahan akta pendirian diumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
|
||||
|
Pasal 11
|
|||||
|
(1)
|
Dalam hal permintaan pengesahan akta
pendirian ditolak, alasan penolakan diberitahukan kepada para pendiri secara
tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya
permintaan.
|
||||
|
(2)
|
Terhadap penolakan pengesahan akta
pendirian para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling
lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan.
|
||||
|
(3)
|
Keputusan terhadap pengajuan
permintaan ulang diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan
sejak diterimanya pengajuan permintaan ulang.
|
||||
|
Pasal 12
|
|||||
|
(1)
|
Perubahan Anggaran Dasar dilakukan
oleh Rapat Anggota.
|
||||
|
(2)
|
Terhadap perubahan Anggaran Dasar
yang menyangkut penggabungan, pembagian, dan perubahan bidang usaha Koperasi
dimintakan pengesahan kepada Pemerintah.
|
||||
|
Pasal 13
|
|||||
|
Ketentuan mengenai persyaratan dan
tata cara pengesahan atau penolakan pengesahan akta pendirian, dan perubahan
Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan
Pasal 12 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
|
|||||
|
Pasal 14
|
|||||
|
(1)
|
Untuk keperluan pengembangan dan/atau
efisiensi usaha, satu Koperasi atau lebih dapat :
|
||||
|
a.
|
menggabungkan diri menjadi satu
dengan Koperasi lain, atau
|
||||
|
b.
|
bersama Koperasi lain meleburkan diri
dengan membentuk Koperasi baru.
|
||||
|
(2)
|
Penggabungan atau peleburan dilakukan
dengan persetujuan Rapat Anggota masing-masing Koperasi.
|
||||
|
Bagian Ketiga
Bentuk dan Jenis Pasal 15 |
|||||
|
Koperasi dapat berbentuk Koperasi
Primer atau Koperasi Sekunder.
|
|||||
|
Pasal 16
|
|||||
|
Jenis Koperasi didasarkan pada
kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.
|
|||||
|
BAB V
KEANGGOTAAN Pasal 17 |
|||||
|
(1)
|
Anggota Koperasi adalah pemilik dan
sekaligus pengguna jasa Koperasi.
|
||||
|
(2)
|
Keanggotaan Koperasi dicatat dalam
buku daftar anggota.
|
||||
|
Pasal 18
|
|||||
|
(1)
|
Yang dapat menjadi anggota Koperasi ialah
setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau
Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran
Dasar.
|
||||
|
(2)
|
Koperasi dapat memiliki anggota luar
biasa yang persyaratan, hak, dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam
Anggaran Dasar.
|
||||
|
Pasal 19
|
|||||
|
(1)
|
Keanggotaan Koperasi didasarkan pada
kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha Koperasi.
|
||||
|
(2)
|
Keanggotaan Koperasi dapat diperoleh
atau diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar
dipenuhi.
|
||||
|
(3)
|
Keanggotaan Koperasi tidak dapat
dipindahtangankan.
|
||||
|
(4)
|
Setiap anggota mempunyai kewajiban
dan hak yang sama terhadap Koperasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.
|
||||
|
Pasal 20
|
|||||
|
(1)
|
Setiap anggota mempunyai kewajiban :
|
||||
|
a.
|
mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga, serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota;
|
||||
|
b.
|
berpartisipasi dalam kegiatan usaha
yang diselenggarakan oleh Koperasi;
|
||||
|
c.
|
mengembangkan dan memelihara
kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.
|
||||
|
(2)
|
Setiap anggota mempunyai hak :
|
||||
|
a.
|
menghadiri, menyatakan pendapat, dan
memberikan suara dalam Rapat Anggota;
|
||||
|
b.
|
memilih dan/atau dipilih menjadi
anggota Pengurus atau Pengawas;
|
||||
|
c.
|
meminta diadakan Rapat Anggota
menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
|
||||
|
d.
|
mengemukakan pendapat atau saran
kepada Pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta;
|
||||
|
e.
|
memanfaatkan Koperasi dan mendapat
pelayanan yang sama antara sesama anggota;
|
||||
|
f.
|
mendapatkan keterangan mengenai
perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.
|
||||
|
BAB VI
PERANGKAT ORGANISASI Bagian Pertama Umum Pasal 21 |
|||||
|
Perangkat organisasi Koperasi terdiri
dari :
|
|||||
|
a.
|
Rapat Anggota;
|
||||
|
b.
|
Pengurus;
|
||||
|
c.
|
Pengawas.
|
||||
|
Bagian Kedua
Rapat Anggota
Pasal 22 |
|||||
|
(1)
|
Rapat Anggota merupakan pemegang
kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
|
||||
|
(2)
|
Rapat Anggota dihadiri oleh anggota
yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.
|
||||
|
Pasal 23
|
|||||
|
Rapat Anggota menetapkan :
|
|||||
|
a.
|
Anggaran Dasar,
|
||||
|
b.
|
kebijaksanaan Umum dibidang
organisasi, manajemen, dan usaha Koperasi;
|
||||
|
c.
|
pemilihan, pengangkatan,
pemberhentian Pengurus dan Pengawas;
|
||||
|
d.
|
rencana kerja, rencana anggaran
pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
|
||||
|
e.
|
pengesahan pertanggungjawaban
Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
|
||||
|
f.
|
pembagian sisa hasil usaha;
|
||||
|
g.
|
penggabungan, peleburan, pembagian,
dan pembubaran Koperasi.
|
||||
|
Pasal 24
|
|||||
|
(1)
|
Keputusan Rapat Anggota diambil
berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
|
||||
|
(2)
|
Apabila tidak diperoleh keputusan
dengan cara musyawarah, make pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan
suara terbanyak.
|
||||
|
(3)
|
Dalam hal dilakukan pemungutan suara,
setiap anggota mempunyai hak satu suara.
|
||||
|
(4)
|
Hak suara dalam Koperasi Sekunder dapat
diatur dalam Anggaran Dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa
usaha Koperasi-anggota secara berimbang.
|
||||
|
Pasal 23
|
|||||
|
Rapat Anggota berhak meminta
keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas mengenai pengelolaan
Koperasi.
|
|||||
|
Pasal 26
|
|||||
|
(1)
|
Rapat Anggota dilakukan paling
sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
|
||||
|
(2)
|
Rapat Anggota untuk mengesahkan
pertanggungiawaban Pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan
setelah tahun buku lampau.
|
||||
|
Pasal 27
|
|||||
|
(1)
|
Selain Rapat Anggota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26, Koperasi dapat melakukan Rapat Anggota Luar Biasa
apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada
pada Rapat Anggota.
|
||||
|
(2)
|
Rapat Anggota Luar Biasa dapat
diadakan atas permintaan sejumlah anggota Koperasi atau atas keputusan
Pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.
|
||||
|
(3)
|
Rapat Anggota Luar Biasa mempunyai
wewenang yang sama dengan wewenang Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23.
|
||||
|
Pasal 28
|
|||||
|
Persyaratan, tata cara, dan tempat
penyelenggaraan Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa diatur dalam
Anggaran Dasar.
|
|||||
|
Bagian Ketiga
Pengurus Pasal 29 |
|||||
|
(1)
|
Pengurus dipilih dari dan oleh
anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.
|
||||
|
(2)
|
Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat
Anggota.
|
||||
|
(3)
|
Untuk pertama kali, susunan dan nama
anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian.
|
||||
|
(4)
|
Masa jabatan Pengurus paling lama 5
(lima) tahun.
|
||||
|
(5)
|
Persyaratan untuk dapat dipilih dan
diangkat menjadi anggota Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
|
||||
|
Pasal 30
|
|||||
|
(1)
|
Pengurus bertugas :
|
||||
|
a.
|
mengelola Koperasi dan usahanya;
|
||||
|
b.
|
mengajukan rancangan rencana kerja
serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi.
|
||||
|
c.
|
menyelenggarakan Rapat Auggota;
|
||||
|
d.
|
mengajukan laporan keuangan dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
|
||||
|
e.
|
menyelenggarakan pembukuan keuangan
dan inventaris secara tertib
|
||||
|
f.
|
memelihara daftar buku anggota dan
pengurus
|
||||
|
(2)
|
Pengurus berwenang :
|
||||
|
a.
|
mewakili Koperasi di dalam dan di
luar pengadilan
|
||||
|
b.
|
memutuskan penerimaan dan penolakan
anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam
Anggaran Dasar,
|
||||
|
c.
|
melakukan tindakan dan upaya bagi
kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan
Rapat Anggota.
|
||||
|
Pasal 31
|
|||||
|
Pengurus bertanggung jawab mengenai
segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau
Rapat Anggota Luar Biasa.
|
|||||
|
Pasal 32
|
|||||
|
(1)
|
Pengurus Koperasi dapat mengangkat
Pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha.
|
||||
|
(2)
|
Dalam hal Pengurus Koperasi bermaksud
untuk mengangkat Pengelola, maka rencana pengangkatan tersebut diajukan
kepada Rapat Anggota untuk mendapat persetujuan.
|
||||
|
(3)
|
Pengelola bertanggung jawab kepada
Pengurus.
|
||||
|
(4)
|
Pengelolaan usaha oleh Pengelola
tidak mengurangi tanggung jawab Pengurus sebagaimana ditentukan dalam Pasal
31.
|
||||
|
Pasal 33
|
|||||
|
Hubungan antara Pengelola usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan Pengurus Koperasi merupakan
hubungan kerja atas dasar perikatan.
|
|||||
|
Pasal 34
|
|||||
|
(1)
|
Pengurus, baik bersama-sama, maupun
sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan
yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.
|
||||
|
(2)
|
Disamping penggantian kerugian
tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup
kemungkinnan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.
|
||||
|
Pasal 35
|
|||||
|
Setelah tahun buku Koperasi ditutup,
paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota
tahunan, Pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat
sekurang-kurangnya :
|
|||||
|
a.
|
perhitungan tahunan yang terdiri dari
neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari
tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
|
||||
|
b.
|
keadaan dan usaha Koperasi serta
hasil usaha yang dapat dicapai.
|
||||
|
Pasal 36
|
|||||
|
(1)
|
Laporan tahunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 ditandatangani oleh semua anggota Pengurus.
|
||||
|
(2)
|
Apabila salah seorang anggota
Pengurus tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, anggota yang
bersangkutan menjelaskan alasannya secara tertulis.
|
||||
|
Pasal 37
|
|||||
|
Persetujuan terhadap laporan tahunan,
termasuk pengesahan perhitungan tahunan, merupakan penerimaan
patanggungjawaban Pengurus oleh Rapat Anggota.
|
|||||
|
Bagian Keempat
Pengawas
Pasal 38 |
|||||
|
(1)
|
Pengawas dipilih dari dan oleh
anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.
|
||||
|
(2)
|
Pengawas bertanggung jawab kepada
Rapat Anggota.
|
||||
|
(3)
|
Persyaratan untuk dapat dipilih dan
diangkat sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
|
||||
|
Pasal 39
|
|||||
|
(1)
|
Pengawas bertugas :
|
||||
|
a.
|
melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi;
|
||||
|
b.
|
membuat laporan tertulis tentang
hasil pengawasannya.
|
||||
|
(2)
|
Pengawas berwenang :
|
||||
|
a.
|
meneliti catatan yang ada pada
Koperasi;
|
||||
|
b.
|
mendapatkan segala keterangan yang
diperlukan.
|
||||
|
(3)
|
Pengawas harus merahasiakan hasil
pengawasannya terhadap pihak ketiga.
|
||||
|
Pasal 40
|
|||||
|
Koperasi dapat meminta jasa audit
kepada akuntan publik.
|
|||||
|
BAB VII
MODAL
Pasal 41 |
|||||
|
(1)
|
Modal Koperasi terdiri dari modal
sendiri dan modal pinjaman.
|
||||
|
(2)
|
Modal sendiri dapat berasal dari :
|
||||
|
a.
|
simpanan pokok;
|
||||
|
b.
|
simpanan wajib;
|
||||
|
c.
|
dana cadangan;
|
||||
|
d.
|
hibah.
|
||||
|
(3)
|
Modal pinjaman dapat berasal dari ;
|
||||
|
a.
|
anggota;
|
||||
|
b.
|
Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
|
||||
|
c.
|
bank dan lembaga keuangan lainnya;
|
||||
|
d.
|
penerbitan obligasi dan surat hutang
lainnya;
|
||||
|
e.
|
sumber lain yang sah.
|
||||
|
Pasal 42
|
|||||
|
(1)
|
Selain modal sebagai dimaksud dalam
Pasal 41, Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari
modal penyertaan.
|
||||
|
(2)
|
Ketentuan mengenai pemupukan modal
yang berasal dari modal penyertaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.
|
||||
|
BAB VIII
LAPANGAN USAHA
Pasal 43
|
|||||
|
(1)
|
Usaha Koperasi adalah usaha yang
berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan
kesejahteraan anggota.
|
||||
|
(2)
|
Kelebihan kemampuan pelayanan
Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan
anggota Koperasi.
|
||||
|
(3)
|
Koperasi menjalankan kegiatan usaha
dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.
|
||||
|
Pasal 44
|
|||||
|
(1)
|
Koperasi dapat menghimpun dana dan
menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk :
|
||||
|
a.
|
anggota Koperasi yang bersangkutan;
|
||||
|
b.
|
Koperasi lain dan/atau anggotanya.
|
||||
|
(2)
|
Kegiatan usaha simpan pinjam dapat
dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi.
|
||||
|
(3)
|
Pelaksanaan kegiatan usaha simpan
pinjam oleh Koperasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
|
||||
|
BAB IX
SISA HASIL USAHA Pasal 45 |
|||||
|
(1)
|
Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan
pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan
biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang
bersangkutan.
|
||||
|
(2)
|
Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi
dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang
dilakukan oleh masing-masing anggota dengan Koperai, serta digunakan untuk
keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dan Koperasi, sesuai
dengan keputusan Rapat Anggota.
|
||||
|
(3)
|
Besarnya pemupukan dana cadangan
ditetapkan dalam Rapat Anggota.
|
||||
|
BAB X
PEMBUBARAN KOPERASI Bagian Pertama Cara Pembubaran Koperasi Pasal 46 |
|||||
|
Pembubaran Koperasi dapat dilakukan
berdasarkan :
|
|||||
|
a.
|
keputusan Rapat Anggota, atau
|
||||
|
b.
|
keputusan Pemerintah.
|
||||
|
Pasal 47
|
|||||
|
(1)
|
Keputusan pembubaran oleh Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dilakukan apabila :
|
||||
|
a.
|
terdapat bukti bahwa Koperasi yang
bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Undang-undang ini;
|
||||
|
b.
|
kegiatannya bertentangan dengan ketertiban
umum dan/atau kesusilaan;
|
||||
|
c.
|
kelangsungan hidupnya tidak dapat
lagi diharapkan.
|
||||
|
(2)
|
Keputusan pembubaran Koperasi oleh
Pemerintah dikeluarkan dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan terhitung
sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran tersebut
oleh Koperasi yang bersangkutan.
|
||||
|
(3)
|
Dalam jangka waktu paling lambat 2
(dua) bulan sejak tanggal penerimaan pemberitahuan, Koperasi yang
bersangkutan berhak mengajukan keberatan.
|
||||
|
(4)
|
Keputusan Pemerintah mengenai
diterima atau ditolaknya keberatan atas rencana pembubaran diberikan paling
lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pernyataan keberatan
tersebut.
|
||||
|
Pasal 48
|
|||||
|
Ketentuan mengenai pembubaran
Koperasi oleh Pemerintah dan tata cara pengajuan keberatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
|
|||||
|
Pasal 49
|
|||||
|
(1)
|
Keputusan pembubaran Koperasi oleh
Rapat Anggota diberitahukan secara tertulis oleh Kuasa Rapat Anggota kepada :
|
||||
|
a.
|
semua kreditor,
|
||||
|
b.
|
Pemerintah.
|
||||
|
(2)
|
Pemberitahuan kepada semua kreditor
dilakukan oleh Pemerintah, dalam hal pembubaran tersebut berlangsung
berdasarkan keputusan Pemerintah.
|
||||
|
(3)
|
Selama pemberitahuan pembubaran
Koperasi belum diterima oleh kreditor, make pembubaran Koperasi belum berlaku
baginya.
|
||||
|
Pasal 50
|
|||||
|
Dalam pemberitahuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 disebutkan :
|
|||||
|
a.
|
nama dan alamat Penyelesai, dan
|
||||
|
b.
|
ketentuan bahwa semua kreditor dapat
mengajukan tagihan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah tanggal
diterimanya surat pemberitahuan pembubaran.
|
||||
|
Bagian Kedua
Penyelessian
Pasal 51 |
|||||
|
Untuk kepentingan kreditor dan para
anggota Koperasi, terhadap pembubaran Koperasi dilakukan penyelesaian
pembubaran yang selanjutnya disebut penyelesaian.
|
|||||
|
Pasal 52
|
|||||
|
(1)
|
Penyelesaian dilakukan oleh
penyelesai pembubaran yang selanjutnya disebut Penyelesai.
|
||||
|
(2)
|
Untuk penyelesaian berdasarkan
keputusan Rapat Anggota, Penyelesai ditunjuk oleh Rapat Anggota.
|
||||
|
(3)
|
Untuk penyelesaian berdasarkan
keputusan Pemerintah, Penyelesai ditunjuk oleh Pemerintah.
|
||||
|
(4)
|
Selama dalam proses penyelesaian,
Koperasi tersebut tetap ada dengan sebutan "Koperasi dalam
penyelesaian".
|
||||
|
Pasal 53
|
|||||
|
(1)
|
Penyelesaian segera dilaksanakan
setelah dikeluarkan keputusan pembubaran Koperasi.
|
||||
|
(2)
|
Penyelesai bertanggung jawib kepada
Kuasa Rapat Anggota dalam hal Penyelesai ditunjuk oleh Rapat Auggota dan
kepada Pemerintah dalam hal Penyelesai ditunjuk oleh Pemerintah.
|
||||
|
Pasal 54
|
|||||
|
Penyelesai mempunyai hak, wewenang,
dan kewajiban sebagai berikut :
|
|||||
|
a.
|
melakukan segala perbuatan hukum
untuk dan atas nama "Koperasi dalam penyelesaian";
|
||||
|
b.
|
mengumpulkan segala keterangan yang
diperlukan;
|
||||
|
c.
|
memanggil Pengurus, anggota dan bekas
anggota tertentu yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
|
||||
|
d.
|
memperoleh, memeriksa, dan
menggunakan segala catatan dan arsip Koperasi;
|
||||
|
e.
|
menetapkan dan melaksanakan segala
kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran hutang lainnnya
|
||||
|
f.
|
menggunakan sisa kekayaan Koperasi
untuk menyelesaikan sisa kewajiban Koperasi;
|
||||
|
g.
|
membagikan sisa hasil penyelesaian
kepada anggota;
|
||||
|
h.
|
membuat berita acara penyelesaian.
|
||||
|
Pasal 55
|
|||||
|
Dalam hal terjadi pembubaran
Koperasi, anggota hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib
dan modal penyertaan yang dimilikinya.
|
|||||
|
Bagian Ketiga
Hapusnya Status Badan Hukum Pasal 56 |
|||||
|
(1)
|
Pemerintah mengumumkan pembubaran
Koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia.
|
||||
|
(2)
|
Status badan hukum Koperasi hapus
sejak tinggal pengumuman pembubaran Koperasi tersebut dalam Berita Negara
Republik Indonesia.
|
||||
|
BAB XI
LEMBAGA GERAKAN KOPERASI Pasal 57 |
|||||
|
(1)
|
Koperasi secara bersama-sama
mendirikan satu organisasi tunggal yang berfungsi sebagai wadah untuk
memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi Koperasi.
|
||||
|
(2)
|
Organisasi ini berasaskan Pancasila.
|
||||
|
(3)
|
Nama, tujuan, susunan, dan tata kerja
organisasi diatur dalam Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan.
|
||||
|
Pasal 58
|
|||||
|
(1)
|
Organisasi tersebut melakukan
kegiatan :
|
||||
|
a.
|
memperjuangkan dan menyalurkan
aspirasi Koperasi;
|
||||
|
b.
|
meningkatkan kesadaran berkoperasi di
kalangan masyarakat;
|
||||
|
c.
|
melakukan pendidikan perkoperasian
bagi anggota dan masyarakat;
|
||||
|
d.
|
mengembangkan kerjasama antarkoperasi
dan antara Koperasi dengan badan usaha lain, baik pada tingkat nasional
maupun internasional.
|
||||
|
(2)
|
Untuk melaksanakan kegiatan tersebut,
Koperasi secara bersama-sama menghimpun dana Koperasi.
|
||||
|
Pasal 59
|
|||||
|
Organisasi yang dibentuk sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) disahkan oleh Pemerintah.
|
|||||
|
BAB XII
PEMBINAAN Pasal 60 |
|||||
|
(1)
|
Pemerintah menciptakan dan
mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta
pemasyarakatan Koperasi.
|
||||
|
(2)
|
Pemerintah memberikan bimbingan,
kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi.
|
||||
|
Pasal 61
|
|||||
|
Dalam upaya menciptakan dan
mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan
Koperasi, Pemerintah :
|
|||||
|
a.
|
memberikan kesempatan usaha yang
seluas-luasnya kepada Koperasi;
|
||||
|
b.
|
meningkatkan dan memantapkan
kemampuan Koperasi agar menjadi Koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri;
|
||||
|
c.
|
mengupayakan tata hubungan usaha yang
saling menguntungkan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya;
|
||||
|
d.
|
membudayakan Koperasi dalam
masyarakat.
|
||||
|
Pasal 62
|
|||||
|
Dalam rangka memberikan bimbingan dan
kemudahan kepada Koperasi, Pemerintah :
|
|||||
|
a.
|
membimbing usaha Koperasi yang sesuai
dengan kepentingan ekonomi anggotanya
|
||||
|
b.
|
mendorong, mengembangkan, dan
membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian
perkoperasian
|
||||
|
c.
|
memberikan kemudahan untuk
memperkokoh permodalan Koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan Koperasi
|
||||
|
d.
|
membantu pengembangan jaringan usaha
Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antarkoperasi;
|
||||
|
e.
|
memberikan bantuan konsultansi guna
memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap
memperhatikan Anggaran Dasar dan prinsip Koperasi.
|
||||
|
Pasal 63
|
|||||
|
(1)
|
Dalam rangka pemberian perlindungan
kepada KopmLsi. Pemerintah dapat :
|
||||
|
a.
|
menetapkan bidang kegiatan ekonomi
yang hanya boleti di¬usahakan oleh Koperasi;
|
||||
|
b.
|
menetapkan bidang kegiatan ekonomi di
suato wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak
diusahakan oleh badan usaha lainnya.
|
||||
|
(2)
|
Persyaratan dan tata care pelaksanaan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.
|
||||
|
Pasal 64
|
|||||
|
Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 dilakukan dengan memperhatikan
keadaan dan kepentingan ekonomi nasional, serta pemerataan kesempatan
berusala dan kesempatan kerja.
|
|||||
|
BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN Pasal 65 |
|||||
|
Koperasi yang telah memiliki status
badan hukum pads seat Undang-undang ini berlaku, dinyatakan telah memperoleh
status badan hukum berdasarkan Undang-undang ini.
|
|||||
|
BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP Pasal 66 |
|||||
|
(1)
|
Dengan berlakunya Undang-undang ini,
make Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian
(Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1967
Nomor 2832) dinyatakan tidak berlaku lagi.
|
||||
|
(2)
|
Peraturan pelaksanaan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Umbaran Negara Tahun
1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 2832) dinyata¬kan
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti
berdasarkan Undang-undang ini.
|
||||
|
Pasal 67
|
|||||
|
Undang-undang ini mulai berlaku sejak
tanggal diundangkan.
|
|||||
|
Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.
————— DEMIKIANLAH AKTA INI. ————–
Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal
tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh bertempat tinggal di
Jakarta, yang saya, Notaris — kenal, sebagai saksi. —————Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan ———————————————— kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. Dilangsungkan |
|||||
|
Disahkan di Jakarta
|
|||||
|
pada tanggal 21
Oktober 1992
|
|||||
|
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
|
|||||
|
SOEHARTO
|
|||||
|
Diundangkan di
Jakarta
|
|||
|
pada tanggal 21
Oktober 1992
|
|||
|
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
|
|||
|
REPUBLIK INDONESIA
|
|||
|
MOERDIONO
|
|||
|
|
|||
|
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1992 NOMOR 116
|
|||
·
Keanggotaan Koperasi
Ketentuan tentang keanggotaan
koperasi, adalah:
1. Anggota koperasi adalah
pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi.
2. Keanggotaan dicatat dalam buku
daftar anggota.
3. Keanggotaan didasarkan pada
kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi.
4. Syarat keanggotaan diatur
dalam AD dan ART.
5. Keanggotaan koperasi tidak
dapat dipindahtangankan.
6. Setiap anggota mempunyai
kewajiban dan hak yang sama.
Kewajiban Anggota :
1. Mematuhi AD dan ART.
2. Mematuhi keputusan rapat
anggota.
3. Berpartisipasi dalam kegiatan
usaha koperasi.
4. Memanfaatkan pelayanan
koperasi.
5. Mengembangkan dan memelihara
kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.
Hak Anggota :
1. Menghadiri rapat anggota.
2. Menyatakan pendapat dan
memberikan suara dalam rapat anggota.
3. Memilih dan dipilih menjadi
anggota pengurus.
4. Memilih dan dipilih menjadi
anggota pengawas.
5. Meminta diadakan rapat anggota
menurut ketentuan dalam AD dan ART.
6. Mengemukakan pendapat atau
saran kepada pengurus di luar rapat anggota baik diminta maupun tidak.
7. Memanfaatkan koperasi dan
mendapatkan pelayanan yang sama antara sesama anggota.
8. Mendapatkan keterangan
mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan anggaran dasar.
Atau dengan kata lain, orang yang
dapat menjadi anggota koperasi adalah :
- Orang seorang yang mampu
melakukan tindakan hukum. (Pasal 18)
- Badan hukum koperasi yang
memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan anggaran dasar. (Pasal 18)
syarat-syarat pembentukan
koperasi dan arti dari lamabng koperasi Indonesia
Syarat jumlah orang pendiri untuk
mendirikan Koperasi Primer sangat mudah yakni oleh minimal 20 orang. Disamping
itu, juga harus dengan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar. AD Koperasi, minimal
memuat 10 ketentuan.
Sesuai UU Nomor 25 Tahun 1992
tentang Perkoperasian, syarat pembentukan diatur dalam bab IV, Pasal 6, 7, 8.
·
Syarat Pembentukan:
1. Koperasi Primer dibentuk oleh
sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang. (Pasal 6).
Persyaratan ini dimaksudkan untuk
menjaga kelayakan usaha dan kehidupan Koperasi. Orang-seorang pembentuk
Koperasi adalah mereka yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mempunyai
kepentingan ekonomi yang sama.
2. Sedangkan Koperasi Sekunder
dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi (Pasal 6).
3. Pembentukan Koperasi dilakukan
dengan Akta Pendirian yang memuat AD (Pasal 7).
4. Alamat kantor Koperasi harus
jelas (Pasal 7).
Isi Anggaran Dasar, dijelaskan
dalam Pasal 8, setidaknya mengatur 10 ketentuan:
a. daftar nama pendiri;
b. nama dan tempat kedudukan;
c. maksud dan tujuan serta bidang
usaha;
d. ketentuan mengenai
keanggotaan;
e. ketentuan mengenai Rapat
Anggota;
f. ketentuan mengenai
pengelolaan;
g. ketentuan mengenai permodalan;
h. ketentuan mengenai jangka
waktu berdirinya;
i. ketentuan mengenai pembagian
sisa hasil usaha;
j. ketentuan mengenai sanksi.
Bab 2
·
Status Badan Hukum
Koperasi memperoleh status badan
hukum setelah akta pendirian disahkan oleh Pemerintah (Pasal 9)
a. Cara memperoleh status badan
hukum, para pendiri harus mengajukan secara tertulis dengan disertai akta
pendirian.
b. Pemerintah memiliki waktu
paling lama 3 bulan sejak menerima permintaan tertulis tersebut untuk
memutuskan menerima atau menolak permintaan pendirian.
Bila permintaan diterima maka
pengesahan akta pendirian dimumkan dalam Berita Negara RI.
Bila permintaan ditolak maka
pendiri akan menerima pemberitahuan tertulis yang disertai alas an penolakan.
Bila ingin mengajukan ulang
setelah ditolak, pendiri dapat mengajukan kembali setelah satu bulan sejak
menerima pemberitahuan penolakan.
Terhadap pengajuan ulang ini,
Pemerintah memiliki waktu 1 (satu) bulan sejak menerima pengajuan untuk memberi
keputusan.
·
Daftar Hadir
Anggota
|
NAMA
|
JABATAN
|
ALAMAT
|
PARAF
|
|
|
Dwi Supriyanto
|
Ketua Koperasi
|
Kebon Jeruk Blok J4-Nomor 6 rt.002/012 Jakarta Barat
|
|
|
|
Badru Salam
|
Wakil Ketua Koperasi
|
Jl. Mangga Besar IV, Rt.003/015 Jakarta Barat
|
|
|
|
Fahmi Muslim
|
Sekretaris Koperasi
|
Jl. Keramat Rraya Jakarta pusat no.34
|
|
|
|
Fedral Fajar
|
Bendahara 1 Koperasi
|
Jl. Mardani Jakarta Pusat no. 54
|
|
|
|
Abdul Rahman Fahmi
|
Bendahara 2 Koperasi
|
Jl. Kebayoran Baru komp.juanda 3 no.55
|
|
|
|
Joshua Partogi
|
Manajer Usaha
|
Jl. Usman Harun gg. Timbul Kebon Pala no.13
|
|
|
|
Martli Ferdinandus
|
Pembukuan
|
Pondok Pekayon Indah rt.08/13 Bekasi
|
|
|
|
Hafis Anwar
|
Anggota Koperasi
|
Puri Juanda Regency blok dd no.47
|
|
|
|
Hendro Setiawan
|
Anggota Koperasi
|
Jl. Gedung Lama no.29
Bekasi
|
|
|
|
Indra Permana
|
Anggota Koperasi
|
Jl. Mawar no.112 rt.004/13
|
|
|
|
Farhan Isnanto
|
Anggota Koperasi
|
Jl. Bulak Kapal no.06 rt.07/02
|
|
|
|
Syahadat Dwangga
|
Anggota Koperasi
|
Perum Malaka Barat blok F1 no.114 rt.06/08
|
|
|
|
Ryan Ainul
|
Anggota Koperasi
|
Jl. Pekalongan V no.27 rt.03/09
|
|
|
|
Zehan Algifahri
|
Anggota Koperasi
|
Jl. Blitar Raya no.14 rt.01/10
|
|
|
|
Zeta Rochmaningsih
|
Anggota Koperasi
|
Perum Griya Asri blok H3 no.70 rt.17/01
|
|
|
|
Amelia Fauziah
|
Anggota Koperasi
|
JL. Permata Hijau 3 no.114 rt.07/04
|
|
|
|
Rika Amanda
|
Anggota Koperasi
|
Perum Naman Regency blok B2 no.13
|
|
|
|
Wildan Yogadinata
|
Anggota Koperasi
|
Perum Gading Griya Asri Blok J1 no.8
|
|
|
|
Sazkia Arias Ramadhanti
|
Anggota Koperasi
|
Jl. Pasar rebo Kav.timur no.22
|
|
|
|
Arum Kusumajati
|
Anggota Koperasi
|
Perumahan Kemang jl.bangka no.13 rt.08/05
|
|
|
|
Karina Indraswari
|
Anggota Koperasi
|
Jl. Cendana Raya no.07 rt.13/02
|
|
|
|
Ryan Syaputra
|
Anggota Koperasi
|
Perumahan Pondok Damai blok A3 no.71 rt.03/14
|
|
|
|
Rayhan
|
Anggota Koperasi
|
Jl. Ganda Agung Bekasi Barat no. 37
|
|
|
|
|
||||
|
Abi Pribadi
|
Anggota Koperasi
|
Jl. Betung Pondok Labu jakarta Timur
|
|
|
|
Friska Sophia
|
Anggota Koperasi
|
Jl. Sumenep III no.40 rt.04/06
|
|
|
|
Arzu Ferdi
|
Anggota Koperasi
|
Jl. Halim perdana kusuma komp.rajawali no.54
|
|
|
|
Ayu Hapsari
|
Anggota Koperasi
|
Perum 3 blok FF no.36 rt.02/07
|
|
|
|
Adam Nur Hafid
|
Anggota Koperasi
|
Perum Citra Grand blok L no.86 rt.10/08
|
|
|
|
Chandra Wicahyo
|
Anggota Koperasi
|
Jl. Pluit Raya Blok F no.34 rt.07/03
|
|
|
|
Dwi Ariyanti
|
Anggota Koperasi
|
Griya Alam Sentosa blok G2 no.40 rt.01/12
|
|
|
|
Devi Kusumadewi
|
Anggota Koperasi
|
Perum Pondok Ungu Indah no.16 Bekasi
|
|
|
|
Dwi Ariyani
|
Anggota Koperasi
|
Pangkalan Jati Kalimalang
no.40 Jakarta Timur
|
|
|
·
Panitia
Pembentukan Koperasi Menyiapkan :
Suatu koperasi hanya dapat
didirikan bila memenuhi persyaratan dalam mendirikan koperasi. Syarat-syarat
pembentukan koperasi berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha
Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 104.1/Kep/M.Kukm/X/2002 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan
Anggaran Dasar Koperasi, adalah sebagai berikut :
a. Koperasi primer dibentuk dan
didirikan oleh sekurang-kurangnya dua puluh orang yang mempunyai kegiatan dan
kepentingan ekonomi yang sama;
b. Pendiri koperasi primer
sebagaimana tersebut pada huruf a adalah Warga Negara Indonesia, cakap secara
hukum dan maupun melakukan perbuatan hukum;
c. Usaha yang akan dilaksanakan
oleh koperasi harus layak secara ekonomi, dikelola secara efisien dan mampu
memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi anggota
d. Modal sendiri harus cukup
tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi;
e. Memiliki tenaga terampil dan
mampu untuk mengelola koperasi.
Selain persyaratan diatas, perlu
juga diperhatikan beberapa hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam
pembentukan koperasi yang dikemukakan oleh Suarny Amran et.al (2000:62) antara
lain sebagai berikut :
a. Orang-orang yang akan
mendirikan koperasi dan yang nantinya akan menjadi anggota koperasi hendaknya
mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. Artinya tidak setiap
orang dapat mendirikan dan atau menjadi anggota koperasi tanpa didasarkan pada
adanya keje-lasan mengenai kegiatan atau kepentingan ekonomi yang akan
dijalan-kan. Kegiatan ekonomi yang sama diartikan, memiliki profesi atau usaha
yang sama, sedangkan kepentingan ekonomi yang sama diartikan memiliki kebutuhan
ekonomi yang sama.
b. Usaha yang akan dilaksanakan
oleh koperasi harus layak secara ekono-mi. Layak secara ekonomi diartikan bahwa
usaha tersebut akan dikelola secara efisien dan mampu menghasilkan keuntungan
usaha dengan mem-perhatikan faktor-faktor tenaga kerja, modal dan teknologi.
c. Modal sendiri harus cukup
tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi.
Hal tersebut dimaksudkan agar kegiatan usaha koperasi dapat segera dilaksanakan
tanpa menutu ke-mungkinan memperoleh bantuan, fasilitas dan pinjaman dari pihak
luar.
d. Kepengurusan dan manajemen
harus disesuaikan dengan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan agar tercapai
efektivitas dan efisiensi dalam pe-ngelolaan koperasi. Perlu diperhatikan
mereka yang nantinya ditunjuk/ dipilih menjadi pengurus haruslah orang yang
memiliki kejujuran, kemampuan dan kepemimpinan, agar koperasi yangdidirikan
tersebut sejak dini telah memiliki kepengurusan
Setelah persyaratan terpenuhi
para pendiri kemudian mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk mengadakan
rapat pembentukan koperasi, setelah memiliki bekal yang cukup dan telah siap
para pendiri melakukan rapat pembentukan koperasi yang dihadiri dinas koperasi
dan pejabat lainnya, pendirian koperasi tidak sampai disana karena lembaga
koperasi yang telah didirikan perlu disahkan badan hukumnya. Penjelasan lebih
lanjut mengenai tahapan-tahapan tersebut diuraikan di bawah ini :
A. Tahap persiapan pendirian
koperasi
Sekelompok orang bertekad untuk
mendirikan sebuah koperasi terlebih dahulu perlu memahami maksud dan tujuan
pendirian koperasi, untuk itu perwakilan dari pendiri dapat meminta bantuan
kepada Dinas Koperasi dan UKM ataupun lembaga pendidikan koperasi lainnya untuk
memberikan penyuluhan dan pendidikan serta pelatihan mengenai pengertian,
maksud, tujuan, struktur organisasi, manajemen, prinsip-prinsip koperasi, dan
prospek pengembangan koperasi bagi pendiri. Setelah mendapatkan penyuluhan dan
pelatihan perkoperasian, para pendiri sebaiknya membentuk panitia persiapan
pembentukan koperasi, yang bertugas :
a. Menyiapkan dan menyampaikan
undangan kepada calon anggota, pejabat pe- merintahan dan pejabat koperasi.
b. Mempersiapakan acara rapat.
c. Mempersiapkan tempat acara.
d. Hal-hal lain yang berhubungan
dengan pembentukan koperasi.
B. Tahap rapat pembentukan
koperasi
Setelah tahap persiapan selesai
dan para pendiri pembentukan koperasi telah memiliki bekal yang cukup dan telah
siap melakukan rapat pembentukan koperasi. Rapat pembentukan koperasi harus
dihadiri oleh 20 orang calon anggota sebagai syarat sahnya pembentukan koperasi
primer. Selain itu, pejabat desa dan pejabat Dinas Koperasi dan UKM dapat
diminta hadir untuk membantu kelancaran jalannya rapat dan memberikan
petunjuk-petunjuk seperlunya.
Hal-hal yang dibahas pada saat
rapat pembentukan koperasi karyawan, dapat dirinci sebagai berikut :
a. Pembuatan dan pengesahan akta
pendirian koperasi karyawan, yaitu surat keterangan tentang pendirian koperasi
yang berisi pernyataan dari para kuasa pendiri yang ditunjuk dan diberi kuasa
dalam suatu rapat pembentukan koperasi untuk menandatangani Anggaran Dasar pada
saat pembentuk-an koperasi.
b. Pembuatan Anggaran Dasar
koperasi, yaitu pembuatan aturan dasar tertulis yang memuat tata kehidupan
koperasi yang disusun dan disepakati oleh para pendiri koperasi pada saat rapat
pembentukan.
Konsep Anggaran Dasar koperasi
sebelumnya disusun oleh panitia pendiri, kemudian panitia pendiri itu
mengajukan rancangan Anggaran Dasarnya pada saat rapat pembentukan untuk
disepakati dan disahkan. Anggaran Dasar biasanya mengemukakan :
1. Nama dan tempat kedudukan,
maksudnya dalam Anggaran Dasar tersebut dicantumkan nama koperasi karyawan yang
akan dibentuk dan lokasi atau wilayah kerja koperasi tersebut berada.
2. Landasan, asas dan prinsip
koperasi, di dalam Anggaran Dasar dikemukakan landasan, asas dan prinsip
koperasi yang akan dianut oleh koperasi.
3. Maksud dan tujuan, yaitu
pernyataan misi, visi serta sasaran pembentukan koperasi.
4. Kegiatan usaha, merupakan
pernyataan jenis koperasi dan usaha yang akan dilaksanakan koperasi. Dasar penentuan
jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi
para karyawan anggotanya. Misalnya, koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen,
koperasi produsen, koperasi pemasaran dan koperasi jasa atau koperasi serba
usaha.
5. Keanggotaan, yaitu
aturan-aturan yang menyangkut urusan keanggotaan koperasi. Urusan keanggotaan
ini dapat ditentukan sesuai dengan kegiatan usaha koperasi yang akan
dibentuknya. Biasanya ketentuan mengenai keanggotaan membahas persyaratan dan
prosedur menjadi anggota ko-perasi karyawan, kewajiban dan hak-hak dari anggota
serta ketentuan-ketentuan dalam mengakhiri status keanggotaan pada koperasi.
6. Perangkat koperasi, yaitu
unsur-unsur yang terdapat pada organisasi koperasi. Perangkat koperasi
tersebut, sebagai berikut :
• Rapat Anggota. Dalam Anggaran
Dasar dibahas mengenai kedudukan rapat anggota di dalam koperasi, penetapan
waktu pelaksanaan rapat anggota, hal-hal yang dapat dibahas dalam rapat
anggota, agenda acara rapat anggota tahunan, dan syarat sahnya pelaksanaan
rapat anggota koperasi.
• Pengurus. Dalam Anggaran Dasar
dijabarkan tentang kedudukan pengurus dalam koperasi, persyaratan dan masa
jabatan pengurus, tugas, kewajiban serta wewenang dari pengurus koperasi.
• Pengawas. Dalam Anggaran Dasar
dijabarkan tentang kedudukan pengawas dalam koperasi, persyaratan dan masa
jabatan pengawas, tugas serta wewenang dari pengawas koperasi.
• Selain dari ketiga perangkat
tersebut dapat ditambahkan pula pembina atau badan penasehat.
7. Ketentuan mengenai permodalan
perusahaan koperasi, yaitu pembahasan mengenai jenis modal yang dimiliki (modal
sendiri dan modal pinjaman), ketentuan mengenai jumlah simpanan pokok dan
simpanan wajib yang harus dibayar oleh anggota.
8. Ketentuan mengenai pembagian
Sisa Hasil Usaha (SHU), yaitu ketentuan yang membahas penjelasan mengenai SHU
serta peruntukan SHU koperasi yang didapat.
9. Pembubaran dan penyelesaian,
membahas tata-cara pembubaran koperasi dan penyelesaian masalah koperasi
setelah dilakukan pembubaran. Biasanya penjelasan yang lebih rinci mengenai hal
ini dikemukakan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga atau aturan lainnya.
10. Jangka waktu berdirinya
koperasi.
11. Sanksi-sanksi, merupakan
ketentuan mengenai sanksi yang diberikan kepada anggota, pengurus dan pengawas
koperasi, karena terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap Anggaran Dasar
atau aturan lain-nya yang telah ditetapkan.
12. Anggaran rumah tangga dan
peraturan khusus, yaitu ketentuan-ketentuan pelaksana dalam Anggaran Dasar yang
sebelumnya dimuat dalam Anggaran Dasar.
13.Penutup.
-Pembentukan pengurus, pengawas,
yaitu memilih anggota orang-orang yang akan dibebani tugas dan tanggungjawab
atas pengelolaan, pengawasan di koperasi
-Neraca awal koperasi, merupakan
perincian posisi aktiva dan pasiva diawal pembentukan koperasi
-Rencana kegiatan usaha, dapat
berisikan latar belakang dan dasar pembentukan serta rencana kerja koperasi
pada masa akan datang.
C. Pengesahan badan hukum
Setelah terbentuk pengurus dalam
rapat pendirian koperasi, maka untuk mendapatkan badan hukum koperasi,
pengurus/pendiri/kuasa pendiri harus mengajukan permohonan badan hukum kepada
pejabat terkait, sebagai berikut :
a. Para pendiri atau kuasa
pendiri koperasi terlebih dulu mengajukan
permohonan pengesahan akta
pendirian secara tertulis kepada diajukan
kepada Kepala Dinas Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah, dengan
melampirkan :
1. Anggaran Dasar Koperasi yang
sudah ditandatangani pengurus rangkap dua, aslinya bermaterai)
2. Berita acara rapat pendirian
koperasi.
3. Surat undangan rapat
pembentukan koperasi
4. Daftar hadir rapat.
5. Daftar alamat lengkap pendiri
koperasi.
6. Daftar susunan pengurus,
dilengkapi photo copy KTP (untuk KSP/USP dilengkapi riwayat hidup).
7. Rencana awal kegiatan usaha
koperasi.
8. Neraca permulaan dan tanda setor
modal minimal Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) bagi koperasi primer dan
Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) bagi koperasi sekunder yang berasal dari
simpanan pokok, wajib, hibah.
9. Khusus untuk KSP/USP disertai
lampiran surat bukti penyetoran modal sendiri minimal Rp. 15.000.000 (lima
belas juta rupiah) bagi koperasi pri-mer dan Rp.50.000.000 (lima puluh juta
rupiah) bagi koperasi sekunder yang berupa deposito pada bank pemerintah.
10. Mengisi formulir isian data
koperasi.
11. Surat keterangan dari desa
yang diketahui oleh camat.
b. Membayar tarif pendaftaran
pengesahan akta pendirian koperasi sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
c. Apabila permintaan pengesahaan
akta pendirian koperasi telah dilakukan sesuai dengan ketetntuan di atas kepada
pendiri atau kuasa pendiri diberikan bukti penerimaan.
d.Pejabat koperasi, yaitu Kepala
Dinas Koperasi dan UKM akan memberikan pengesahaan terhadap akta koperasi
apabila ternyata setelah diadakan penelitian Anggaran dasar koperasi.
- tidak bertentangan dengan
Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, dan
- tidak bertentangan dengan
ketertiban umum dan kesusilaan.
e. Pejabat selambat-lambatnya 3
(tiga) bulan terhitung sejak sejak penerimaan permohonan pengesahan badan hukum
dari koperasi yang bersangkutan harus telah memberikan jawaban pengesahannya.
Tetapi biasanya proses pengesahan di dinas koperasi dapat selesai hanya dalam
waktu 3 (tiga) minggu.
f. Bila Pejabat berpendapat bahwa
Akte Pendirian/Anggaran Dasar tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan
Undang-undang koperasi dan peraturan pelaksananya serta kegiatannya sesuai
dengan tujuan, maka akte pendirian di daftar dengan nomor urut dalam Buku
Daftar Umum. Kedua buah Akte Pendirian/Anggaran Dasar tersebut dibubuhi
tanggal, nomor pendaftaran tentang tanda pengesahan oleh Pejabat a.n Menteri.
g. Tanggal pendaftaran akte
Pendirian berlaku sebagai tanggal sesuai berdirinya koperasi yang mempunyai
badan hukum, kemudian Pejabat mengumumkan pengesahan akta pendirian di dalam
Berita Negara Republik Indonesia
h. Buku Daftar Umum serta
Akte-Akte salinan/petikan ART/AD Koperasi dapat diperoleh oleh pengurus
koperasi dengan mengganti biaya fotocopy dan harus dilegalisir oleh Pejabat
Koperasi yang bersangkutan. Biaya yang dikenakan untuk hal di atas adalah Rp.
25.000
i. Dalam hal permintaan
pengesahan akta pendirian ditolak, alasan penolakan diberitahukan oleh pejabat
kepada para pendiri secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah diterimanya permintaan.
j. Terhadap penolakan pengesahan
akta pendirian para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang dalam waktu
paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan.
k. Keputusan terhadap pengajuan
permintaan ulang diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak
diterimanya pengajuan permintaan ulang.
Penandatanganan nota kesepahaman
(MoU) antara Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia dengan Ikatan
Notaris Indonesia pada tanggal 4 Mei 2004 dan Keputusan Menteri Koperasi dan
UKM RI Nomor : 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta
Koperasi membuat perubahan dalam prosedur pendirian koperasi yaitu proses
pembuatan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan akta-akta lain
berkaitan dengan koperasi sebagai badan hukum maka hal tersebut dilakukan dihadapan
notaris. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan hukum kepada
masyarakat.
Berdasarkan Kepmen No.98 tahun
2004, prosedur pendirian koperasi yang melibatkan notaris di dalamnya, masih
mengikuti prosedur yang ada, tetapi ada beberapa tahapan yang melibatkan
notaris yaitu :
a. Rapat pembentukan koperasi
selain mengundang minimal 20 orang calon anggota, pejabat desa, pejabat dinas
koperasi hendaknya mengundang pula notaris yang telah ditunjuk pendiri
koperasi, yaitu notaris yang telah berwenang menjalankan jabatan sesuai dengan
jabatan notaris, berkedudukan di wilayah koperasi itu berada (dalam hal ini
berkedudukan di Kabupaten Simalungun), serta memiliki sertifikat tanda bukti
telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian yang ditandatangani oleh
menteri koperasi dan UKM RI.
b. Notaris yang telah membuat
akta pendirian koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
kemudian membacakan dan menjelaskan isinya kepada para pendiri, anggota atau
kuasanya sebelum menanda-tangani akta tersebut.
c. Kemudian akta pendirian
koperasi yang telah dibuat notaris pembuat akta koperasi disampaikan kepada
pejabat dinas koperasi untuk dimintakan pengesahannya, sesuai dengan peraturan
yang berlaku.
·
Notulen Koperasi
NOTULEN RAPAT DIVISI BULANAN
JANUARI 2012
Rapat divisi
bulanan manager dilaksanakanan pada :
Hari / Tanggal : Senin / 2 Januari 2012
Waktu : 10.00 - 14.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat
Jenis Rapat : Rapat Koordinasi
Pemimpin :
Peserta : Semua Manager Divisi
Notulensi :
Agenda Rapat : 1. Evaluasi
kegiatan bulan Desember 2011 dan Rencanakegiatan bulan Januari
2012 dari setiap divisi
2. Diskusi permasalahan lembaga
Isi Rapat :
1. Evaluasi Kegiatan bulan Desember 2011 dan
Rencana Kegiatan bulan Januari2012
Divisi
MIS
Kegiatan di bulan Desember 2011
-Kegiatan MIS lebih banyak
dilakukan di kantor pusat
-Support software untuk kantor
cabang Takengon dan Keutapang. Berkaitan denganfix asset dan deliquency
-Pembekalan staf MIS Regional di
kantor pusat
-Inventarisasi smart card yang
berkaitan dengan permintaan smart card baru, hilangdan rusak kepada SAI, agar
tidak ada yang dobel smart card
-Support instalasi windows untuk
cabang dan pusat
-Melakukan support ke caban untuk
pembetulan data cabang yangbermasalah sepertiklien, aset, dan jasa
tabunganRencana kegiatan di bulan Januari 2012
-Menyelesaikan laporan bulan
Desember 2011 untuk semua cabang khususnyacabang-cabang yang bermasalah atau
revisi.
-Training basic pemrograman MIS
dengan diikuti 6 MIS (3 MIS pusat dan 3 dariregional)
-Rapat semua Divisi untuk
pembahasan Sofware persiapan Mdis On-Line, akandilaksanakan tanggal 20 Januari
2012
·
Susunan Acara
1. SUSUNAN ACARA
RAPAT ANGGOTA TAHUNAN KE I TAHUN BUKU 2011
KJK – PEMK KELURAHAN RAWA BARAT
I.PEMBUKAAN
1. Registrasi / Pendaftaran peserta RAT
2. Pembukaan
3. Sambutan – sambutan
a. Pengantar dari Ketua KJK – PEMK
b. Lurah Drs. Budi Santoso
c. Sudin Koperasi, UMKM dan Perdagangan Jakarta Selatan
II. SIDANG
4. Pengesahan tata tertib RAT
5. Laporan Pertanggung jawaban Pengurus
6. Laporan Pertanggungjawaban Badan Pengawas
7. Pemandangan Umum / Tanya jawab
8. Pengesahan laporan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas
9. Pengesahan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPBK) tahun buku 2011
10. Pengesahan rencana kerja dan RAPBK tahun 2011
11. Penutupan / do’a
RAPAT ANGGOTA TAHUNAN KE I TAHUN BUKU 2011
KJK – PEMK KELURAHAN RAWA BARAT
I.PEMBUKAAN
1. Registrasi / Pendaftaran peserta RAT
2. Pembukaan
3. Sambutan – sambutan
a. Pengantar dari Ketua KJK – PEMK
b. Lurah Drs. Budi Santoso
c. Sudin Koperasi, UMKM dan Perdagangan Jakarta Selatan
II. SIDANG
4. Pengesahan tata tertib RAT
5. Laporan Pertanggung jawaban Pengurus
6. Laporan Pertanggungjawaban Badan Pengawas
7. Pemandangan Umum / Tanya jawab
8. Pengesahan laporan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas
9. Pengesahan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPBK) tahun buku 2011
10. Pengesahan rencana kerja dan RAPBK tahun 2011
11. Penutupan / do’a
·
TATA TERTIB RAPAT ANGGOTA
TAHUN BUKU 2011
PASAL I
Sifat dan Kedudukan
1. Rapat ini adalah Rapat Anggota Tahunan KJK – PEMK Kelurahan Rawa Barat
2. Rapat ini berkedudukan di Jakarta.
PASAL 2
Pimpinan Rapat
1. Rapat Anggota Tahunan ini dipimpin oleh pengurus KJK – PEMK Kelurahan Rawa Barat
2. Pimpinan rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya rapat
PASAL 3
Waktu dan Tempat
1. Rapat Anggota Tahunan KJK – PEMK Kelurahan Rawa Barat tahun buku 2011 diselenggarakan pada tgl. 18 Pebruari 2011
2. Tempat penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan di Jl. Senayan No.30 Kebayoran Baru Jakarta Selatan
PASAL 4
Peserta
Peserta Rapat Anggota Tahunan terdiri dari :
a. Pengurus, Pengawas dan Pembina KJK – PEMK Kelurahan Rawa Barat
b. Anggota KJK – PEMK Kelurahan Rawa Barat
TAHUN BUKU 2011
PASAL I
Sifat dan Kedudukan
1. Rapat ini adalah Rapat Anggota Tahunan KJK – PEMK Kelurahan Rawa Barat
2. Rapat ini berkedudukan di Jakarta.
PASAL 2
Pimpinan Rapat
1. Rapat Anggota Tahunan ini dipimpin oleh pengurus KJK – PEMK Kelurahan Rawa Barat
2. Pimpinan rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya rapat
PASAL 3
Waktu dan Tempat
1. Rapat Anggota Tahunan KJK – PEMK Kelurahan Rawa Barat tahun buku 2011 diselenggarakan pada tgl. 18 Pebruari 2011
2. Tempat penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan di Jl. Senayan No.30 Kebayoran Baru Jakarta Selatan
PASAL 4
Peserta
Peserta Rapat Anggota Tahunan terdiri dari :
a. Pengurus, Pengawas dan Pembina KJK – PEMK Kelurahan Rawa Barat
b. Anggota KJK – PEMK Kelurahan Rawa Barat
PASAL 5
Hak Bicara dan Hak Suara
1. Seluruh Peserta Rapat Anggota Tahunan memiliki hak bicara
2. Hak Suara hanya dimiliki oleh satu anggota satu suara
PASAL 6
Keputusan Rapat Anggota Tahunan
1. Keputusan Rapat Anggota Tahunan KJK – PEMK Kelurahan Rawa Barat diusahakan atas dasar musyawarah mufakat
2. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan ditempuh melalui suara terbanyak
PASAL 7
Kewajiban Peserta RAT
1. Seluruh peserta RAT KJK – PEMK Kelurahan Rawa Barat harus sudah berada di tempat penyelenggara 10 menit sebelum acara rapat dimulai
2. Setiap peserta RAT harus mengisi daftar hadir yang telah disediakan
3. Setiap peserta RAT berkewajiban mentaati acara, Tata Tertib serta petunjuk Pimpinan rapat demi ketertiban dan kelancaran jalannya rapat
4. Peserta RAT yang tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku, akan dikenakan sangsi oleh pimpinan rapat berupa teguran I dan II
5. Apabila teguran tersebut tidak diindahkan, pimpinan rapat berhak mempersilahkan kepada yang bersangkutan untuk segera meninggalkan tempat penyelenggaraan rapat
PASAL 8
Lain – lain
Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib, dapat diatur kemudian oleh pimpinan rapat se- Telah memperoleh persetujuan peserta rapat.
Jakarta,
Pimpinan Rapat
Ttd
Pengurus
·
LAPORAN
PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUS DAN PENGAWAS
TAHUN BUKU 2011
BAB I
PENDAHULUAN
Atas berkat rahmat Allah/Tuhan Yang Maha Kuasa kita dapat berkumpul diruang pertemuan dalam rangka menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan ke . 1 (satu ) guna membahas dan mengesahkan Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas tahun buku 2011
KJK – PEMK Kelurahan Rawa Barat , sebagai salah satu koperasi primer, selain melakukan pembinaan terhadap setiap anggota sesuai keadaan dan keberadaannya juga senantiasa berupaya untuk terus menjaga dan meningkatkan hubungan kerja dengan sesama badan usaha guna menata pertumbuhan koperasi. Untuk memperluas bidang usaha koperasi dan mendukung kegiatan anggota.
Dari keseluruhan kegiatan operasional tahun buku 2011, KJK – PEMK Kelurahan Rawa Barat
Memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp…12.857.301,- dari omzet Rp.50.119.615,-
Untuk memperjelas tentang bagaimana perkembangann dan kondisi KJK – PEMK Kelurahan Rawa Barat di sajikan dalam halaman berikut :
TAHUN BUKU 2011
BAB I
PENDAHULUAN
Atas berkat rahmat Allah/Tuhan Yang Maha Kuasa kita dapat berkumpul diruang pertemuan dalam rangka menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan ke . 1 (satu ) guna membahas dan mengesahkan Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas tahun buku 2011
KJK – PEMK Kelurahan Rawa Barat , sebagai salah satu koperasi primer, selain melakukan pembinaan terhadap setiap anggota sesuai keadaan dan keberadaannya juga senantiasa berupaya untuk terus menjaga dan meningkatkan hubungan kerja dengan sesama badan usaha guna menata pertumbuhan koperasi. Untuk memperluas bidang usaha koperasi dan mendukung kegiatan anggota.
Dari keseluruhan kegiatan operasional tahun buku 2011, KJK – PEMK Kelurahan Rawa Barat
Memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp…12.857.301,- dari omzet Rp.50.119.615,-
Untuk memperjelas tentang bagaimana perkembangann dan kondisi KJK – PEMK Kelurahan Rawa Barat di sajikan dalam halaman berikut :
BAB II
ORGANISASI DAN MANAJEMEN
1. Pengantar
KJK PEMK RAWA BARAT Berdiri sejak Tahun Bulan Agustus 2007, akan tapi mengalamI staknasi hingga tahun 2009, Pada Bulan Agustus 2009 diadakan maka diadakan RAT Ke 2 dan menghasil keputusan Pergantian Pengurus yang
Kondisi Pada saat serah terima :
o KJKPEMK RAWA BARAT belum berbentuk Badan Hukum
o Para Pengurus serta Dewan Pengawas, serta Pengelola belum Bersertifikasi
o Belum adanya seorang pun dari para pendiri melakukan setoran modal
o Belum terbentuk struktur organisasi
o Kemampuan para Pengelola yang masih jauh dari yang diharapkan
o Tidak adanya dana Pra Operasional untuk menjalankan koperasi KJKPEMK RAWABARAT
o Tidak adanya tersedianya tempat untuk opersional KJKPEMK RAWA BARAT
Progress Report
Akan tetapi kendala tersebut tidak menjadi halangan bagi Pengurus untuk segera menjalan KJKPEMK Rawa Barat ini adapun Progress langkah langkah yang kami ambil sebagai berikut :
o Akte perubahan oleh Notaris Eka Purwanti SH. No.6 pada bulan Juli 2009, namun secara fisik diterima pada bulan September 2009
o Memperoleh Status Badan Hukum Koperasi No.125.BH/XII/18929.31/II/2009 tgl. 16 september 2009 secara fisik surat tersebut kami terima pada tanggal 20 Januari 2010
o Memperoleh NPWP Aas nama : KJK PEMK RAWA BARAT Pada tgl.20/08/2009No. NPWP.03.037.256.9-012.000
o Proses sertifikasi bagi Pengurus dan Pengawas selesai pada Bulan Mei 2010
o Proses sertifikasi bagi Pengelola selesai pada Bulan Juni 2010
o Menetap Kan Sekretariat KJKPEMK RAWA BARAT DI Jln. Cikatomas I. No. 20 Keb _ Baru
Jakarta Selatan
o Pada Bulan Agustus 2010 KJKJ PEMK Secara resmi Membuka kesempatan menjadi keanggotaannya
o Melakukan pengajuan permohonan dana Bergulir kepada DINAS Koperasi dan Perdagangan Usaha Mikro Kecil MenengahDKI.JAKARTA CQ. Kepad Unit Pengelola Dana Bergulir yang akan disalurkan kepada Anggota KJKPEMK RAWA Barat Pada Bulan September 2010
o Bulan Oktober 2010 KJK PEMK RAWA BARAT menerima Dana bergulir sebesar Rp.200.000.000,-( Dua ratus juta rupiah ) yang harus dikembalikan secara mencicil selama 2 tahun
o Bulan Noperber 2010 hingga januari 2011 KJKPEMK RAWABARAT Telah Menyalurkan dana tersebut ke pada para pemanfaat.
ORGANISASI DAN MANAJEMEN
1. Pengantar
KJK PEMK RAWA BARAT Berdiri sejak Tahun Bulan Agustus 2007, akan tapi mengalamI staknasi hingga tahun 2009, Pada Bulan Agustus 2009 diadakan maka diadakan RAT Ke 2 dan menghasil keputusan Pergantian Pengurus yang
Kondisi Pada saat serah terima :
o KJKPEMK RAWA BARAT belum berbentuk Badan Hukum
o Para Pengurus serta Dewan Pengawas, serta Pengelola belum Bersertifikasi
o Belum adanya seorang pun dari para pendiri melakukan setoran modal
o Belum terbentuk struktur organisasi
o Kemampuan para Pengelola yang masih jauh dari yang diharapkan
o Tidak adanya dana Pra Operasional untuk menjalankan koperasi KJKPEMK RAWABARAT
o Tidak adanya tersedianya tempat untuk opersional KJKPEMK RAWA BARAT
Progress Report
Akan tetapi kendala tersebut tidak menjadi halangan bagi Pengurus untuk segera menjalan KJKPEMK Rawa Barat ini adapun Progress langkah langkah yang kami ambil sebagai berikut :
o Akte perubahan oleh Notaris Eka Purwanti SH. No.6 pada bulan Juli 2009, namun secara fisik diterima pada bulan September 2009
o Memperoleh Status Badan Hukum Koperasi No.125.BH/XII/18929.31/II/2009 tgl. 16 september 2009 secara fisik surat tersebut kami terima pada tanggal 20 Januari 2010
o Memperoleh NPWP Aas nama : KJK PEMK RAWA BARAT Pada tgl.20/08/2009No. NPWP.03.037.256.9-012.000
o Proses sertifikasi bagi Pengurus dan Pengawas selesai pada Bulan Mei 2010
o Proses sertifikasi bagi Pengelola selesai pada Bulan Juni 2010
o Menetap Kan Sekretariat KJKPEMK RAWA BARAT DI Jln. Cikatomas I. No. 20 Keb _ Baru
Jakarta Selatan
o Pada Bulan Agustus 2010 KJKJ PEMK Secara resmi Membuka kesempatan menjadi keanggotaannya
o Melakukan pengajuan permohonan dana Bergulir kepada DINAS Koperasi dan Perdagangan Usaha Mikro Kecil MenengahDKI.JAKARTA CQ. Kepad Unit Pengelola Dana Bergulir yang akan disalurkan kepada Anggota KJKPEMK RAWA Barat Pada Bulan September 2010
o Bulan Oktober 2010 KJK PEMK RAWA BARAT menerima Dana bergulir sebesar Rp.200.000.000,-( Dua ratus juta rupiah ) yang harus dikembalikan secara mencicil selama 2 tahun
o Bulan Noperber 2010 hingga januari 2011 KJKPEMK RAWABARAT Telah Menyalurkan dana tersebut ke pada para pemanfaat.
2. Keanggotaan
Perkembangan jumlah anggota sejak diresmikan pembukaan pada bulan Desember 2010 tercatat sebanya 105 orang , kemudian jumlah anggota masuk sebanyak 59 orang jumlah anggota keluar sebanyak 6 Orang. Ada kenaikan jumlah anggota dalam tahun 2011 sebanyak 53 orang, hal ini disebabkan mulai tumbuhnya kepercayan masyarakat kepada KJK PEMK RAWA BARAT
Total dana Anggota yang telah terkumpul sebanyak Rp. 56.556.700,- dengan perincian sebagai berikut :
Simpanan Sukarela sebesar Rp.40.296.000,-
Simpanan Pokok sebesar Rp. 4.120.000,-
Simpanan Wajib sebesar Rp.12.140.700,-
3. Rapat Anggota Tahunan (RAT)
Rapat Anggota Tahunan ini adalah merupakan laporan pertanggung jawaban Pengurus / Pengawas atau kinerja Pengurus dan Pengawas selama tahun buku 2011. Sekaligus membahas dan mengesahkan laporan pertanggung jawab Pengurus dan Pengawas.
4. Rapat Program Kerja
Rapat program kerja tahun buku 2011 dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Anggota tahunan tahun buku 2011 yang merupakan pedoman Pengurus dan Pengawas untuk melaksanakan tugas atau kegiatan untuk melaksanakan tugas atau kegiatan untuk memajukan dan mengembangkan Koperasi demi kesejahteraan anggota koperasi.
Susunan Pengurus Pengurus dan Pengawas periode tahun 2010 s.d tahun 2011
PENGURUS :
Ketua :Drs,Pandu Budi Priyanto,
Waki Ketua :Hariadi
Bendahara I :Linda Arfin
Sekretaris I : -
PENGAWAS
Ketua : Abdul Rahman
SUSUNAN PENGELOLA
Manajer :Sari Kusuma Wardani SE,
Pembukuan :Yunarti
Kasir 1 :Nuraini
Kasir 2 :Kartinah
Marketing :-
BAB III
LAPORAN KEUANGAN
Laporan keuangan yang di sajikan dalam Rapat Anggota Tahunan Tahun buku 2011 meliputi :
1. Neraca dan penjelasannya ( Terlampir )
2. Perhitungan Sisa Hasil Usaha ( Terlampir)
3. Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya tahun buku 2012 serta lampiran – lampiran (terlampir)
BAB IV
LAPORAN BADAN PENGAWAS
Memenuhi tanggung jawab kami sebagai Pengawas KJK – PEMK Rawa Barat , Jakarta Selatan.
Rapat Anggota Tahunan ini adalah merupakan laporan pertanggung jawaban Pengurus / Pengawas atau kinerja Pengurus dan Pengawas selama tahun buku 2011. Sekaligus membahas dan mengesahkan laporan pertanggung jawab Pengurus dan Pengawas.
4. Rapat Program Kerja
Rapat program kerja tahun buku 2011 dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Anggota tahunan tahun buku 2011 yang merupakan pedoman Pengurus dan Pengawas untuk melaksanakan tugas atau kegiatan untuk melaksanakan tugas atau kegiatan untuk memajukan dan mengembangkan Koperasi demi kesejahteraan anggota koperasi.
Susunan Pengurus Pengurus dan Pengawas periode tahun 2010 s.d tahun 2011
PENGURUS :
Ketua :Drs,Pandu Budi Priyanto,
Waki Ketua :Hariadi
Bendahara I :Linda Arfin
Sekretaris I : -
PENGAWAS
Ketua : Abdul Rahman
SUSUNAN PENGELOLA
Manajer :Sari Kusuma Wardani SE,
Pembukuan :Yunarti
Kasir 1 :Nuraini
Kasir 2 :Kartinah
Marketing :-
BAB III
LAPORAN KEUANGAN
Laporan keuangan yang di sajikan dalam Rapat Anggota Tahunan Tahun buku 2011 meliputi :
1. Neraca dan penjelasannya ( Terlampir )
2. Perhitungan Sisa Hasil Usaha ( Terlampir)
3. Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya tahun buku 2012 serta lampiran – lampiran (terlampir)
BAB IV
LAPORAN BADAN PENGAWAS
Memenuhi tanggung jawab kami sebagai Pengawas KJK – PEMK Rawa Barat , Jakarta Selatan.
Dengan ini kami mengadakan
Pengawasan antara lain :
I. Bidang Keanggotaan
II. Bidang Usaha
III. Keuangan
Semoga Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2011 ini berjalan dengan lancar dan memdapatkan masukan dan pemikiran yang positif untuk memajukan Kopersasi selanjutnya.
LAPORAN PENGAWAS KJK – PEMK RAWA BARAT
JAKARTA SELATAN
I. Bidang Organisasi
Dilihat dari struktur organisasi masih ada beberapa yang kosong akibat tidak aktifnya Pengurus/Pengelola
Sesuai BAB V Pasal 24 ayat 2 Anggaran Dasar KJKPEMK RAWA BARAT Bahwa Pengurus mempunyai hak untuk mengangkat dan memberhentikan Pengelola Koperasi
Untuk hal tersebut agar Ketua Koperasi segera menyusun dan mengusulkan agar dilakukan proses penyusunan struktur organisasi yang di anggap baik bagi
Pembagian tugas antara pengelola, terutama di bidang keuangan agar segera di angkat bendahara II yang mengusai Uang Tunai tidak tergabung dengan 1 orang.
Proeses pelaksanaan opersional sudah cukup baik dan harus ditingkatkan kembali
II. Bidang Usaha
Melihat perkembangan laporan keungan periode 2011, bersama ini dapat kami laporkan sebagai berikut.
1. Perkembangan Anggota sudah cukup memadai untuk tahun tahun yang akan datang agar Pengurus dan Penglola Koperasi KJK PEMK Rawa Barat, agar mencoba pangsa pasar baru dengan merangkul atau, menarik anggota baru para pedagang kaki lima khususnya di kawasan Lapangan BLOK” S” , di karenakan pangsa tersebut sangatlah potensial , baik untuk pendanaan permodalan dan Penyaluran pinjaman yang diberikan.
2. Likuiditas, Likuiditas ( Total uang Cash ) KJK PEMK RAWA BARAT Sebesar Rp.73.715.353,- ( Tujuh puluh juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah ) , menurut kami terlalu hati hati dalam penerapan Manajemen likuiditas jika tidak segera di salurkan dalam pinjaman yang diberikan akan berakibat pada berkurang nya pendapatan dari bagi hasil pada tahun 2012
3. Pinjaman Yang Diberikan , Total Anggota per 31 Desember 2011 berjumlah 164 orang , sedangkan Total anggota yang telah dibiayai sebanyak 100. Orang dengan tenaga collector sebanyak 4 orang ini merupakan perbandingan yang ideal untuk melaksanakan kegiatan usaha KJK.
4. Kolektibilitas Pinjaman, dari 100 orang pemanfaat KJK RAWA BARAT mempunyai 4 Debitur bermasalah, menurut investigasi kami
1. Orang salah penggunaan dana Pijaman yang seharusnya digunakan untuk modal kerja akan tetapi digunakan sebagai Uang Muka Pembelian Motor
2. 3 Orang Bermasalah diakibatkan karena Caracter peminjam yang tidak baik.
5. Pendapatan dan Biaya
Laba usaha untuk tahun pertama memang cukup baik, akan tetapi pada tahun ke dua Pengurus dan Pengelola Koperasi harus berhati, hati di karenakan pada tahun ke dua kekuatan untuk membiayai anggotanya sudah berkurang 50 % dikarenakan sudah terjadi pengembalian hutang sebesar Rp. 100.00.000,- ( Seratus juta rupiah ) kepada DINAS KOPERASI C/Q UNIT PENGELOLA DANA BERGULIR , yang mengakibatkan berkurangnya kemampuan KJK untuk memperoleh Pendapatan dari sektor Pinjaman diberikan .
III. Kesimpulan dan Saran
A. Kesimpulan
KJK PEPMK RAWA BARAT Sejak beroperasinya pada bln.Nopember 2011 mengalami peningkatan yang cukup baik, di karenakan Program yang dijalan kan , yaitu simpan Pinjam kepada para pengusaha Mikro telah tepat sasasaran.
Pembagian tugas dan wewenang antara pengurus dan Pengelola berjalan sangat Efisien dan Efektif dengan ditunjukan dengan peningkatan jumlah anggota dan dan Perolehan Laba KJK PEMK RAWA BARAT
B. Saran – saran
• Manajemen Likuiditas agar di perhatikan agar tidak terjadi banyak dana yang mengendap.
• Dalam hal penyaluran pinjaman agar para Pengurus dan pengelola lebih selektif dan lebih sering memonitoring Para Debitur ( Peminjam ) dengan menekankan pada karakter peminjam selain analisa keuanganya
• Untuk Memenuhi kebutuhan anggota dalam hal pembiayaan kepada aggota agar pada pertengahan tahun 2011 segera mengajukan Pinjaman kembali kepada Dinas Koperasi CQ Unti Pengelola dana Bergulir
• Pengurus agar mencoba Pangsa /market baru untuk daerah Lapangan Blok S dan sekitarnya
• Untuk meningkatkan modal agar setotan wajib semula Rp.10.000,- ditingkatkan menjadi Rp.20.000,- sedangkan setoran lainnya tetap.
BAB V
PENUTUP
Laporan pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas yang disajikan merupakan upaya optimal hasil Laporan pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas yang disajikan merupakan upaya optimal hasil kerja Pengurus dan Pengawas KJK – PEMK dalam melaksanakan tugas kewajibannya, yaitu melakukuan penataan administrasi terhadap seluruh aspek kegiatan organisasi, usaha dan keuangan selama tahun buku 2011.
Apapun wujud nyata yang diperoleh dalam tahun buku 2011 merupakan hasil maksimal dari upaya optimalisasi pelayanan kepada anggota beserta keluarganya sesuai kondisi obyektif KJK – PEMK Kelurahan Rawa Barat Jakarta Selatan.
Sementara yang terpenting bagi kita sekarang adalah bagaimana upaya selanjutnya untuk terus menanamkan dan memelihara semangat kebersamaan yang berdasarkan azas kekeluargaan, sehingga terciptanya rasa kebanggaan dan percaya diri agar mampu memanfaatkan berbagai peluang dan meminimalkan tantangan atau hambatan di masa mendatang memasuki era persaingan bebas.
Akhirnya atas perhatian, partisipasi dan kerjasama seluruh anggota serta pembinaan dan dukungan moral Instansi terkait selama tahun buku 2011, Pengurus dan Pengawas KJK – PEMK Kelurahan Rawa Barat Jakarta Selatan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan mohon maaf yang seluas – luasnya apabila ada kekhilafan Pengurus dan Pengawas sebagai manusia biasa tidak luput dari kekhilafan dan kesalahan.
Mudah-mudahan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkahi setiap bentuk aktivitas pengabdian kita dalam upaya untuk terus memantapkan kehidupan Organisasi KJK – PEMK Kelurahan Rawa Barat Jakarta Selatan menuju cita-cita kesejahteraan anggota beserta keluarganya, Amiin.
Jakarta, 11 Pebruari 2012
Pengurus
I. Bidang Keanggotaan
II. Bidang Usaha
III. Keuangan
Semoga Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2011 ini berjalan dengan lancar dan memdapatkan masukan dan pemikiran yang positif untuk memajukan Kopersasi selanjutnya.
LAPORAN PENGAWAS KJK – PEMK RAWA BARAT
JAKARTA SELATAN
I. Bidang Organisasi
Dilihat dari struktur organisasi masih ada beberapa yang kosong akibat tidak aktifnya Pengurus/Pengelola
Sesuai BAB V Pasal 24 ayat 2 Anggaran Dasar KJKPEMK RAWA BARAT Bahwa Pengurus mempunyai hak untuk mengangkat dan memberhentikan Pengelola Koperasi
Untuk hal tersebut agar Ketua Koperasi segera menyusun dan mengusulkan agar dilakukan proses penyusunan struktur organisasi yang di anggap baik bagi
Pembagian tugas antara pengelola, terutama di bidang keuangan agar segera di angkat bendahara II yang mengusai Uang Tunai tidak tergabung dengan 1 orang.
Proeses pelaksanaan opersional sudah cukup baik dan harus ditingkatkan kembali
II. Bidang Usaha
Melihat perkembangan laporan keungan periode 2011, bersama ini dapat kami laporkan sebagai berikut.
1. Perkembangan Anggota sudah cukup memadai untuk tahun tahun yang akan datang agar Pengurus dan Penglola Koperasi KJK PEMK Rawa Barat, agar mencoba pangsa pasar baru dengan merangkul atau, menarik anggota baru para pedagang kaki lima khususnya di kawasan Lapangan BLOK” S” , di karenakan pangsa tersebut sangatlah potensial , baik untuk pendanaan permodalan dan Penyaluran pinjaman yang diberikan.
2. Likuiditas, Likuiditas ( Total uang Cash ) KJK PEMK RAWA BARAT Sebesar Rp.73.715.353,- ( Tujuh puluh juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah ) , menurut kami terlalu hati hati dalam penerapan Manajemen likuiditas jika tidak segera di salurkan dalam pinjaman yang diberikan akan berakibat pada berkurang nya pendapatan dari bagi hasil pada tahun 2012
3. Pinjaman Yang Diberikan , Total Anggota per 31 Desember 2011 berjumlah 164 orang , sedangkan Total anggota yang telah dibiayai sebanyak 100. Orang dengan tenaga collector sebanyak 4 orang ini merupakan perbandingan yang ideal untuk melaksanakan kegiatan usaha KJK.
4. Kolektibilitas Pinjaman, dari 100 orang pemanfaat KJK RAWA BARAT mempunyai 4 Debitur bermasalah, menurut investigasi kami
1. Orang salah penggunaan dana Pijaman yang seharusnya digunakan untuk modal kerja akan tetapi digunakan sebagai Uang Muka Pembelian Motor
2. 3 Orang Bermasalah diakibatkan karena Caracter peminjam yang tidak baik.
5. Pendapatan dan Biaya
Laba usaha untuk tahun pertama memang cukup baik, akan tetapi pada tahun ke dua Pengurus dan Pengelola Koperasi harus berhati, hati di karenakan pada tahun ke dua kekuatan untuk membiayai anggotanya sudah berkurang 50 % dikarenakan sudah terjadi pengembalian hutang sebesar Rp. 100.00.000,- ( Seratus juta rupiah ) kepada DINAS KOPERASI C/Q UNIT PENGELOLA DANA BERGULIR , yang mengakibatkan berkurangnya kemampuan KJK untuk memperoleh Pendapatan dari sektor Pinjaman diberikan .
III. Kesimpulan dan Saran
A. Kesimpulan
KJK PEPMK RAWA BARAT Sejak beroperasinya pada bln.Nopember 2011 mengalami peningkatan yang cukup baik, di karenakan Program yang dijalan kan , yaitu simpan Pinjam kepada para pengusaha Mikro telah tepat sasasaran.
Pembagian tugas dan wewenang antara pengurus dan Pengelola berjalan sangat Efisien dan Efektif dengan ditunjukan dengan peningkatan jumlah anggota dan dan Perolehan Laba KJK PEMK RAWA BARAT
B. Saran – saran
• Manajemen Likuiditas agar di perhatikan agar tidak terjadi banyak dana yang mengendap.
• Dalam hal penyaluran pinjaman agar para Pengurus dan pengelola lebih selektif dan lebih sering memonitoring Para Debitur ( Peminjam ) dengan menekankan pada karakter peminjam selain analisa keuanganya
• Untuk Memenuhi kebutuhan anggota dalam hal pembiayaan kepada aggota agar pada pertengahan tahun 2011 segera mengajukan Pinjaman kembali kepada Dinas Koperasi CQ Unti Pengelola dana Bergulir
• Pengurus agar mencoba Pangsa /market baru untuk daerah Lapangan Blok S dan sekitarnya
• Untuk meningkatkan modal agar setotan wajib semula Rp.10.000,- ditingkatkan menjadi Rp.20.000,- sedangkan setoran lainnya tetap.
BAB V
PENUTUP
Laporan pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas yang disajikan merupakan upaya optimal hasil Laporan pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas yang disajikan merupakan upaya optimal hasil kerja Pengurus dan Pengawas KJK – PEMK dalam melaksanakan tugas kewajibannya, yaitu melakukuan penataan administrasi terhadap seluruh aspek kegiatan organisasi, usaha dan keuangan selama tahun buku 2011.
Apapun wujud nyata yang diperoleh dalam tahun buku 2011 merupakan hasil maksimal dari upaya optimalisasi pelayanan kepada anggota beserta keluarganya sesuai kondisi obyektif KJK – PEMK Kelurahan Rawa Barat Jakarta Selatan.
Sementara yang terpenting bagi kita sekarang adalah bagaimana upaya selanjutnya untuk terus menanamkan dan memelihara semangat kebersamaan yang berdasarkan azas kekeluargaan, sehingga terciptanya rasa kebanggaan dan percaya diri agar mampu memanfaatkan berbagai peluang dan meminimalkan tantangan atau hambatan di masa mendatang memasuki era persaingan bebas.
Akhirnya atas perhatian, partisipasi dan kerjasama seluruh anggota serta pembinaan dan dukungan moral Instansi terkait selama tahun buku 2011, Pengurus dan Pengawas KJK – PEMK Kelurahan Rawa Barat Jakarta Selatan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan mohon maaf yang seluas – luasnya apabila ada kekhilafan Pengurus dan Pengawas sebagai manusia biasa tidak luput dari kekhilafan dan kesalahan.
Mudah-mudahan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkahi setiap bentuk aktivitas pengabdian kita dalam upaya untuk terus memantapkan kehidupan Organisasi KJK – PEMK Kelurahan Rawa Barat Jakarta Selatan menuju cita-cita kesejahteraan anggota beserta keluarganya, Amiin.
Jakarta, 11 Pebruari 2012
Pengurus
PENUTUP
Demikian rancangan Rencana Kerja
dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya KJK – PEMK Kelurahan Rawa Barat
Jakarta Selatan Tahun 2012 disampaikan. Selanjutnya kami harapkan kepada
seluruh anggota untuk memberikan saran, usulan perbaikan serta kelengkapannya,
sehingga Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya tahun 2012
dapat diterima dengan baik dan disetujui oleh anggota.
Ketetapan tersebut akan dijadikan pedoman kerja Pengurus dan Pengawas. Dengan dukungan berbagai pihak terutama partisipasi aktif anggota, pelaksanaan Rencana Kerja dan Rencana Pendapatan dan Biaya Tahun 2011 diharapkan berjalan lancer dan berhasil dengan baik.
Ketetapan tersebut akan dijadikan pedoman kerja Pengurus dan Pengawas. Dengan dukungan berbagai pihak terutama partisipasi aktif anggota, pelaksanaan Rencana Kerja dan Rencana Pendapatan dan Biaya Tahun 2011 diharapkan berjalan lancer dan berhasil dengan baik.
Jakarta, 11 Pebruari 2011
KJK – PEMK KELURAHAN RAWA BARAT
JAKARTA SELATAN
Pengawas, Pengurus
( Abdul Rahman ) ( Drs.Pandu Budi Priyanto )
PEMBAGIAN SHU
I. SHU dibagi Berdasarkan AD / ART atau Peraturan Lainnya.
SHU yang didapat pada Tahun Buku 2011 Rp.12.857.301,-
Pembagian sebagai berikut :
Perhitungan SHU KJK PEMK
RAWA BARAT Rate
Laba Sebelum Pajak 14,694,059
Pajak 12,5 % 1,836,757
Laba Setelah Pajak 12,857,301
Dana Cadangan 25% 3,214,325
Shu Jasa Simpanaan 15% 1,928,595
Shu Atas Usaha 25% 3,214,325
Dana Pengurus 10% 1,285,730
Dana Pengelola 10% 1,285,730
Dana Pendidikan 5% 642,865
Dana Susial 5% 642,865
Dana Pembangunan Daerah Kerja 5% 642,865
Total dana dibagikan 12,857,301
III.PERHITUNGAN PEMBAGIAN SHU ATAS SIMPANAN
Jasa Atas Simpanan = Jasa Simpanan Anggota x Rp.1=
Jumlah simpanan Seluruh Anggota
Contoh:
Total Simpanan Tuan A Pada ahir Desember 2011 Sebesar Rp. 1.000.000,-
Total Seluruh simpanan Anggota per ahir Desember 2011 Rp.50.000.000,-
Maka Tuan A akan menapat SHU Sebesar
Rp.1.000.000,- x Rp.1 = Rp.0.020 ( Angka Index )
Rp.50.000.000,-
Maka Besar SHU Tuan A Sebesar Rp. 1.000.000 x 0.02 = Rp.20.000,-
IV. PERHITUNGAN ATAS JASA PINJAMAN
Jasa Atas Usaha =Jasa Atas Usaha Anggota dalam 1 tahun x Rp.1
Pendapatan Jasa Simpanan KJK Dalam 1 tahun
Contoh:
Tn A. Melakukan Pinjaman, dalam 1 tahun jasa/bagi hasil yang telah dibayarkan sebesar Rp.350.000,- Sedangkan Total Pendapatan Jasa bagi Hasil KJK Selama 1 tahun yang dibagikan kepada anggota sebesar Rp.10.000.000,-
Maka Tn. A Mendapatkan Jasa atas Usaha sebesar=
Rp.350.000 x Rp.1 =
Rp.15.000.000,-
Jasa usaha =Rp.0.02 ( Angka Index) , jadi shu jasa atas usaha tuan A Sebesar Rp.0.02 x Rp.350.000=Rp.8.166,67
Total Simpanan Tuan A Pada ahir Desember 2011 Sebesar Rp. 1.000.000,-
Total Seluruh simpanan Anggota per ahir Desember 2011 Rp.50.000.000,-
Maka Tuan A akan menapat SHU Sebesar
Rp.1.000.000,- x Rp.1 = Rp.0.020 ( Angka Index )
Rp.50.000.000,-
Maka Besar SHU Tuan A Sebesar Rp. 1.000.000 x 0.02 = Rp.20.000,-
IV. PERHITUNGAN ATAS JASA PINJAMAN
Jasa Atas Usaha =Jasa Atas Usaha Anggota dalam 1 tahun x Rp.1
Pendapatan Jasa Simpanan KJK Dalam 1 tahun
Contoh:
Tn A. Melakukan Pinjaman, dalam 1 tahun jasa/bagi hasil yang telah dibayarkan sebesar Rp.350.000,- Sedangkan Total Pendapatan Jasa bagi Hasil KJK Selama 1 tahun yang dibagikan kepada anggota sebesar Rp.10.000.000,-
Maka Tn. A Mendapatkan Jasa atas Usaha sebesar=
Rp.350.000 x Rp.1 =
Rp.15.000.000,-
Jasa usaha =Rp.0.02 ( Angka Index) , jadi shu jasa atas usaha tuan A Sebesar Rp.0.02 x Rp.350.000=Rp.8.166,67
2. Hasil Pembentukan Akta Pendirian Koperasi
- Akte perubahan oleh Notaris Eka
Purwanti SH. No.6 pada bulan Juli 2009, namun secara fisik diterima pada bulan
September 2009
- Memperoleh Status Badan Hukum
Koperasi No.125.BH/XII/18929.31/II/2009 tgl. 16 september 2009 secara fisik
surat tersebut kami terima pada tanggal 20 Januari 2010
- Memperoleh NPWP Aas nama : KJK
PEMK RAWA BARAT Pada tgl.20/08/2009No. NPWP.03.037.256.9-012.000
- Proses sertifikasi bagi
Pengurus dan Pengawas selesai pada Bulan Mei 2010
- Proses sertifikasi bagi
Pengelola selesai pada Bulan Juni 2010
- Menetap Kan Sekretariat KJKPEMK
RAWA BARAT DI Jln. Cikatomas I. No. 20 Keb _ Baru
Jakarta Selatan
- Pada Bulan Agustus 2010 KJKJ
PEMK Secara resmi Membuka kesempatan menjadi keanggotaannya
- Melakukan pengajuan permohonan
dana Bergulir kepada DINAS Koperasi dan Perdagangan Usaha Mikro Kecil
MenengahDKI.JAKARTA CQ. Kepad Unit Pengelola Dana Bergulir yang akan disalurkan
kepada Anggota KJKPEMK RAWA Barat Pada Bulan September 2010
- Bulan Oktober 2010 KJK PEMK
RAWA BARAT menerima Dana bergulir sebesar Rp.200.000.000,-( Dua ratus juta
rupiah ) yang harus dikembalikan secara mencicil selama 2 tahun
- Bulan Noperber 2010 hingga
januari 2011 KJKPEMK RAWABARAT Telah Menyalurkan dana tersebut ke pada para
pemanfaat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar